Foto Istimewa

Bandung, Suara Muhammad – Pimpinan Persatuan Mahasiswa Muhammadiyah (PK IMM) Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) Universitas Muhammadiyah (UM) Bandung bekerja sama dengan PIAUD Institut Keagamaan Islam (IAI) Persis Bandung pada Minggu (23/ 06) Ada diskusi mendesak mengenai kebijakan politik dan publik. diadakan/2024).

Acara yang diadakan di Risale Coffee Sibiru Kota Bandung ini mengangkat tema “Darurat Politik Dalam Negeri” dan diikuti oleh 30 mahasiswa dari dua universitas.

Kampanye ini memperkenalkan Izmi Agista Noer Mauli sebagai aktivis sosial. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk mengkaji Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 (Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021), dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 (Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021) Kegiatan Usaha Pertambangan Batubara.

kurang informasi

Dalam sambutannya, Izmi menjelaskan, dirinya tertarik dengan ayat 3 tentang prioritas pemberian wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK). Pasal 83A ayat 1 berbunyi: “Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemberian WIUPK dapat diprioritaskan kepada badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan.”

Ia menilai pemerintah perlu mempertimbangkan banyak hal dalam ayat tersebut, terutama jika ada entitas komersial yang tergabung dalam Organisasi Keagamaan (Ormas) yang terlibat dalam proses penambangan. Beberapa persyaratan dinilai terlalu ketat, sebagaimana tercantum dalam poin A dan B Pasal 79 ayat 4.

“Syarat pertama adalah badan usaha pertambangan yang berpengalaman. Namun pada poin A ada konsesi yang memperbolehkan perusahaan baru bergabung asalkan didampingi penambang berpengalaman. Apakah konsesi ini membawa manfaat besar bagi pemanfaatan sumber daya alam? ? Atau hanya untuk pertambangan? Di luar itu, seberapa pentingkah organisasi keagamaan mendapatkan izin pertambangan?” tegas Izmi dalam sambutannya.

Izmi juga mengutip pernyataan Haris Azhar tentang besarnya permintaan pertambangan di Indonesia yang mencakup banyak elemen yang terlibat dalam kegiatan pertambangan. Menurutnya, banyak anggapan yang muncul di masyarakat mengenai PP pertambangan disebabkan oleh kurang jelasnya pemerintah dalam mengkomunikasikan informasi terkait pertambangan.

Menurut dia, pemerintah tidak pernah transparan mengenai berapa jumlah pertambangan yang dibutuhkan masyarakat. Misalnya, jika hasil tambang memang dibutuhkan, maka pertanyaannya, apakah hasil atau keuntungan penambangan tersebut memang dibutuhkan?

Selain itu, dalam pembahasan soal BP Tapera, Izmi menilai rencana tersebut tidak efektif. Hal ini dihitung berdasarkan fakta bahwa peserta baru dapat memanfaatkannya setelah masa keanggotaan berakhir.

Pasal 1 ayat 1 menyatakan: “Tabungan perumahan rakyat yang selanjutnya disebut Tapera adalah simpanan yang dilakukan secara berkala oleh peserta dalam jangka waktu tertentu, yang hanya dapat digunakan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dapat dikembalikan bersamaan dengan pendapatan investasi. setelah berakhirnya keanggotaan.”

Dia mengatakan alasan lain mengapa skema ini tidak efektif adalah karena harga tanah akan naik dari waktu ke waktu dengan cara yang berbeda dari kenaikan upah, gaji atau pendapatan. “Saya pernah melihat perbandingan kenaikan harga emas dengan gaji PNS yang hampir 20 tahun flat. Kenapa harus disamakan dengan emas? Karena sama saja dan harga tanah tidak bisa dikendalikan,” ujarnya.

tetap bersatu

Sementara itu, Fajar Abidin, CEO Program Penelitian Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) Universitas Muhammadiyah 22 Bandung, mengatakan acara diskusi hari ini berjalan lancar berkat masukan dari berbagai lembaga universitas, termasuk direktur proyek penelitian dan direktur kemahasiswaan. urusan. dukungan.

Dalam diskusi tersebut, Fajar menegaskan, PP Nomor 25 dan PP Nomor 21 Tahun 2024 sedang menjadi pusat perdebatan di era sekarang karena adanya sentimen masyarakat terhadap organisasi masyarakat keagamaan. Ia menekankan pentingnya menjaga persatuan untuk mengatasi permasalahan sosial dan mencegah perpecahan.

Terakhir, Tiara Cahyaningrum, mahasiswa Program Penelitian Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) 21 Institut Agama Islam Persis Bandung (IAI), mengungkapkan ketertarikannya terhadap topik diskusi yang diajukan. Ia juga menyampaikan bahwa IAI Persis Bandung khususnya Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) PIAUD sangat menantikan acara seperti ini.

“Tentu saja topik diskusi yang diangkat oleh IMM PIAUD sangat menarik, khususnya bagi mahasiswa PIAUD. Kami juga ingin keluar dari zona nyaman dan menjauhi pembahasan tentang anak usia dini ini peluang besar buat kita. Penting sekali untuk disampaikan,” ujarnya.*(AN/AH/HI/YS)

Tautan sumber