Politik Uang Akan Menggila di Pilkada 2024, Fachrul Razi: Masyarakat Harus Melawan!

Kabal Aktur, Jakarta – Ketua Komite 1 DPD RI Fachrul Razi memperkirakan pertarungan Pilkada Aceh 2024 akan berlangsung sengit. “Akan terjadi politik uang yang gila-gilaan,” ujarnya saat berbicara di forum Pusat Kajian Daerah dan Anggaran (Puskadaran) DPD RI.

Pada Jumat (21 Juni 2024), Senator asal Aceh itu menghadiri acara yang diselenggarakan DPD RI sebagai konsultan. Workshop diisi dengan hasil aspirasi masyarakat dan daerah (Asmasda).

Fachrul Razi mengatakan Asmada dinilai sangat penting karena data di dalamnya sangat nyata dan obyektif sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Dia mengatakan, data tiap daerah, seperti pilkada yang digelar serentak tahun ini, berpotensi besar terjadinya politik uang. Oleh karena itu masyarakat harus cerdas dan berani menentang politik uang, tegasnya.

Farul Razi juga menyinggung proses pilkada dalam sambutannya. Ia mengatakan, dari sisi sosiologi, rangkaian proses pemilu ini akan melibatkan partai politik pesaing. Oleh karena itu, agenda ini berpotensi memicu konflik yang lebih besar. “Pilkada yang integritasnya paling rendah akan menghasilkan pemimpin yang kepercayaan dan legitimasinya rendah,” ujarnya.

Menurutnya, banyak hal yang menjadi perhatian DPD RI dalam persiapan Pilkada 2024, pertama terkait rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS Pilkada. Hal kedua yang sangat penting adalah verifikasi daerah pemilihan (tidak lagi dilakukan dengan coklit seperti pada pemilu).

Ketiga, registrasi peserta pilkada (kurangnya registrasi pribadi calon kepala daerah), netralitas penjabat kepala daerah (penunjukan penjabat pejabat daerah yang terkesan dipaksakan), dan terakhir netralitas ASN. (kecenderungan untuk mendukung kandidat atau kandidat saat ini) yang berpotensi menang besar).

Selanjutnya Fachrul Razi melanjutkan bicara soal anggaran. Menurut dia, anggaran Pilkada 2024 diperkirakan sebesar Rp35,8 triliun yang terbagi dalam dua tahun anggaran.

Sebanyak 40% anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 dan 60% dari APBD tahun 2024. Artinya setiap provinsi mengeluarkan uang rakyat sebesar 1 triliun. Oleh karena itu, kita harus melahirkan pemimpin daerah yang berkualitas, tegas Farul Razi.

Ia juga menjelaskan fenomena “pembajakan” demokrasi di tingkat lokal. Muncul aktor-aktor baru di kancah politik yang memanfaatkan peluang demokratisasi untuk mengejar kepentingannya sendiri (free riding). Model demokrasi semu (Demokrasi semu): Prosedur dan sistem demokrasi modern secara formal diadopsi, tetapi esensi dari permainan ini melampaui skenario demokrasi yang diinginkan. “Nilai-nilai demokrasi tidak dilembagakan dan oleh karena itu demokrasi gagal untuk mencapai kesejahteraan,” katanya.

Ia mengajak masyarakat mengkritisi praktik oligarki pada Pilkada 2024 yang seharusnya menjadi perhatian bersama. Ia mengatakan, “Perilaku keji para oligarki terlihat dari minimnya calon kepala daerah secara perseorangan; memanfaatkan keterbatasan donasi pilkada; potensi petahana atau keluarganya untuk mencalonkan diri pada pilkada serentak 2024? netral dan berperan dalam pilkada? Bagaimana dengan dana subsidi yang diarahkan ke salah satu calon?” tanya Farul kritis.

Senator mengingatkan, pemilu daerah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip pemilu yang bebas dan adil. “Baik penyelenggara maupun peserta pemilu harus melaksanakannya dengan integritas,” ujarnya.

Terakhir, Fakhrul Razi berpendapat bahwa peran masyarakat daerah harus diperluas melalui pendidikan politik sipil yang kritis (civic education). Kemudian menyelenggarakan pilkada yang berdasarkan supremasi hukum dan penegakan hukum yang tegas dan tidak diskriminatif untuk memberikan kepastian dan ketegasan aturan main, sehingga memulihkan kepercayaan masyarakat dan menghasilkan pemerintahan yang mempunyai legitimasi yang kuat ()



Tautan sumber