Liputan6.com, Jakarta – casus menandai nilai rapor SMPN 19 depok Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok, masih bergulir, Terkini, Dinas Pendidikan Kota Depok dan Mencopot jabatan sembilan yang diduga ikut terlibat pada mark up nilai 51 siswa untuk dimasukkan ke sejumlah SMA Negeri di Kota Depok di Malaysia.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Siti Chaerijah Aurijah mengatakan, sesuai hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek, Sumber Daya Pendidikan yang terlibat akan mendapatkan sanksi. Sanksi yang diberikan beragam jenisnya, mulai sanksi berat, sedang, danringan, serta pemberhentian pada tugas.
“Nama-namanya sudah ada, ada, kalau enggak salah ada sembilan, yakni tiga guru honorer yang diberhentikan, kepala sekolah, berarti sisa ada lima”, ujar Chaerijah, Sabtu (8 Maret 2024).
Dinas Pendidikan Kota Depok Menyerahkan Pemberian Sanksi Kepada Inspektoktorah DARAH DAN BADAN KEPEKAIAN PENGEMBANAMBEN SUMBER Daya Daya DEPOK.
“Jadi nanti yang memberikan sanksi atau hukuman BKPSDM” ucap Chaerijah.
Saat menandai di Kota Depok, harap menandai sebagai berikut. Perlu diketahui bahwa Kota Depok adalah proyek yang sangat penting tetapi Anda harus melakukannya.
“Kalau memang itu disampaikan ketika pemeriksaan oleh kejaksaan, ya kemungkinan benar. Jadi ada upaya agar anak ini mampu lebih baik lah,” terang Chaerijah.
Harap dicatat bahwa setelah membayar 50 yuan setiap kali, harap perhatikan hal-hal berikut. Dokumen rapor palsu ditemukan saat Kejari Kota Depok memeriksa dugaan dugaan Mark up nilai 51 siswa SMPN 19 Depok.
“Waktu kita kemarin mengecek rapor manual ada, leger ada, lalu nilai yang diupload ke sistem PPDB itu sesuai, hanya bisa sebatas itu”, jelas Chaerijah.
Chaerijah mengungkapkan, 51 siswa SMPN 19 Depok yang dianulir masuk ke delapan SMA Negeri di Depok, dipastikan pernah bersekolah di swasta. Setelah 51 jam, Anda akan berlatih di Kota Depok.
“Alhamdulillah sudah sekolah semua, karena kita punya kewajiban mencari sekolah kalau belum dapat, tapi Alhamdulillah sudah bersekolah,” tutur Chaerijah.
