Mataram (ANTARA) – Komisi Informasi (KI) Pusat menilai keterbukaan informasi publik di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus membaik.
“Memang Provinsi NTB ini berada pada peringkat keempat nasional tahun 2023 lalu. Tapi, Provinsi NTB ini mampu menjadi pemenang hati dan pikiran masyarakat. Itu karena, penilaian dan “checks and balances” yang terjadi di IKIP NTB sudah baik tapi belum berada di peringkat teratas saja,” kata Wakil Ketua KI Pusat Arya Sandhiyudha saat membuka diskusi kelompok terpumpun “Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)” 2024 di Mataram, Selasa.
Ia mengatakan IKIP penting untuk melihat keterbukaan informasi publik di suatu wilayah.
“Hal ini, menyusul program KIP yang fokus pada penetapan standar pelayanan informasi publik dan menyelesaikan pelestarian,” ujarnya.
Menurut dia,keberadaan IKIP penting karena masuk dalam Prioritas nasional.
Terlebih lagi, katanya, dalam visi misi pemerintahan baru, Prabowo-Gibran, IKIP masuk salah satu prioritas rencana dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif, dan efisien.
“IKIP tidak bisa apa-apa dan tidak bisa berbuat apa-apa. Mohon diperhatikan hal berikut: Arakat,” Catania.
Arya Sandhiyudha berharap, setiap tahun keterbukaan informasi masyarakat di suatu daerah, termasuk di NTB, terus membaik dan meningkat.
Ketua KI Provinsi NTB Syamsuri berharap, kita akan fokus pada NTB terkait keterbukaan informasi (UU) Nomor 14 Tahun 2008 keterbukaan informasi publik.
“Jadi, hasil FGD (focus group Discussion) di saya menjadi referensi dan potret kami (KI NTB) untuk melakukan perbaikan dalam pengelolaan informasi, khususnya di kalangan OPD lingkungan Pemerintah Provinsi NTB”, Catania.
Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB Najamuddin Amy mengatakan pihaknya terus mendorong KIP seluruh badan publik di lingkungan Pemprov NTB semakin baik. Pemprov NTB akan memberikan informasi KIP NTB.
“Kami berterima kasih kepada KI Pusat terhadap upaya perbaikan atas keterbukaan informasi publik di NTB. Pemprov terus melakukan asesmen, jika masih ada hal-hal yang masih kurang, yang perlu ditingkatkan dan menjadi tugas kita bersama untuk membenahinya. Karena ciri khas dari pemerinta han Yang Partai Demokrat itu ada pemerintahan yang terbuka,”ucapnya.
Lihat indeks untuk informasi publik.
Pada tahun 2023, program KIP akan diluncurkan pada tahun 2023 untuk menjamin kualitas dan keamanannya.
“Kalau pun NTB tidak menjadi juara, tapi dari sisi kualitatif dan kuantitatif keterbukaan informasi publik di NTB baik”, Catania.
