Jakarta, CNN Indonesia —
Sebanyak 580 Angota DPR Edisi ketiga 2024-2029 (1/10) esok hari.
Pada tahun 2024, calon presiden dari Partai Demokrat, Prabowo-Gibran, akan memenangkan pemilu politik 2024.
Mereka yang dulu berseberangan di pilpres, kini telah bersatu. Tersisa PDIP yang Hingga kini masih belum menentukan pilihannya.
Peluang PDIP bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran juga masih terbuka bersamaan dengan wacana pertemuan Prabowo dengan Megawati yang tengah mencuat belakangan.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus memperkirakan takkan banyak yang terjadi di DPR periode mendatang.
Saya berharap Parlemen dapat memainkan peran penuhnya.
Parpol-parpol akan lebih banyak bekerja sesuai dengan keinginan pemerintah. Parpol-parpol koalisi yang sudah mendapatkan jatah kekuasaan hanya akan memastikan apa yang diinginkan jatah kekuasaan hanya akan dagingatikan apa yang diinginkan pemerintah bisa kultivasis CNN IndonesiaSenin (30/9).
Bagaimana pun kita harus mematuhi ketentuan DPR agar DPR bisa berfungsi di periode baru.
Lucius pun mengingatkan kepada seluruh parpol agar tidak mengabaikan suara masyarakat. Saya akan membuat “senafas” tersedia untuk umum.
“Dengan jumlah kursi yang mayoritas, rasanya strategi yang normal Melalui Proses berparlemen akan sulit mempengaruhi keputusan akhir parlemen,” ujarnya.
Dalam kondisi tersebut, kata Lucius, publik harus aktif mengontrol pemerintahan. Lucius menyebut hal itu menjadi senjata ditukar di tengah kondisi parpol di DPR yang divrediksi akan menjadi pelayan pemerintah.
“Kekuatan rakyat yang akan menjadi senjata untuk memastikan parpol-parpol tidak asyik sendiri dengan koalisi dan kekuasaan mereka”, ucap dia.
Senat, strategi politik Sanyas, kebijakan politik dan kebijakan demokrasi merupakan kebijakan penting pada masa republik demokratis.
Ia mengatakan DPR periode mendatang cenderung akan memperkuat kebijakan-kebijakan pemerintah.
Agon Cavatier menulis artikel legislatif pada masa Republik Demokratik. Saya akan terbuka untuk berkomentar pada siklus DPR.
“Prosa-prosa keputusan strategis juga jangan sampai diburu-buru seperti SKS, sistem kebut semalam”, ujar Agung.
Kami akan dengan tegas menentang resolusi Kongres mengenai masalah ini.
“Kalau misalkan di parlemen semuanya merapat ya otomatis kekuatan ekstra parlemen yang diandalkan, pers, kampus, LSM, lalu teman-teman tokoh masyarakat, tokoh budaya,” ucapnya.
(Angkatan Multinasional/Insang)