Jakarta, CNN Indonesia —
Komisi Yudisil (KY) 7-11 Oktober 2024 Kami akan memberikan Anda pengalaman terbaik mulai 7-11 Oktober 2024.
Anggota dan Juru Bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata mengatakan telah lebih dulu melakukan pertemuan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Jumat, 27 September 2024. Hakim Dietpatkan.
“Sebagai lanjut Tindak, Kentucky, juga dikenal sebagai Kentucky, Massachusetts, Bappenas dan Kemenkeu sebagai komitmen bersama untuk mematuhi permintaan para hakim, sesuai kewenangan masing-masing lelpersn, Smbigah 9
mengiklankan
Gulir untuk melanjutkan konten
Ia menjelaskan KY pada dasarnya memahami dan mendukung upaya para hakim untuk meningkatkan kesejahteraan. Sebab, yang dipersonifikasikan oleh Hakim Adalah, adalah manusianya sendiri dan manusianya sendiri.
Oleh karena itu, tutur Mukti, negara wajib memenuhi hak keuangan dan fasilitas hakim yang menjadi salah satu penerus independensi hakim. KY bersama Mahkamah Agung (MA) mengaku berkomitmen untuk terus mengupayakan agar tujuan tersebut dapat tercapai.
” Terkait Rencana Cuti Bersama, Ky Berharap agar para hakim Menyikapinya secara bijak sehingga sehingga grassasi dapat tersampaikan dan kepentingan penyelenggaraan peradilan peradilan natural
Perlu diketahui bahwa akan ada pertemuan massal pada tanggal 7-11 Oktober 2024.
Juru Bicara Solidaritas Hakim Indonesia Fauzan Arrasyid menjelaskan gerakan tersebut sebagai Bentuk protes damai untuk menunjukkan kepada pemerintah bahwa kesejahteraan hakim ada isu yang lah isusu yang.
Partai Gerakan akan menggelar acara di Indonesia pada 11 Oktober 2024, kata Fauzan dalam keterangan yang diterima CNNIndonesia.com, Jumat (27/9).
Fauzan berasumsi pemerintah akan menyesuaikan pendapatan hakim tersebut sebagai sebuah hipotesis danberpotensi yang mengancam integritas lembaga peradilan.
Tampa kesejahtraan yang memadai, hakeem menurutnia luntan tehadap praktik korupsi kareena penha Silan Mereka Menkukupi Kebutuhan Hidu Sehari Hari.
Putusan Nomor di Apalagi, Massachusetts 23P/HUM/2018 Yang secara tegas mengamanatkan perlunya peninjauan ulang pengaturan penggajian hakim.
Lihat PP Nomor 94 tahun 2012 saat ini menurut Fauzan sudah memiliki landasan hukum yang kuat.
“Oleh karena itu, revisi terhadap PP 94/2012 untuk menyesuaikan penghasilan hakim menjadi sangat penting dan mendesak”, ucap Fauzan.
(Lin/Weiss)
, MA, Bappenas, dan Kemenkeu akan bertemu untuk membahas rencana gerakan cuti massal hakim menuntut kenaikan gaji.){kind=link}