Jakarta, CNN Indonesia —
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fakhri Hamzah mengusulkan hukum yang komprehensifPerumahan demi mendukung Opsi 3 juta rumah Presiden Prabu Subianto.
“Saya sendiri ingin menganjurkan agar perumahan itu tidak hanya melahirkan institusi baru, Kementerian PKP ini, tapi juga harus ada Omnibus Law Perumahan”, ucap Fahri dalam Dialog Menara BmatTN, Jakarta Center, Ju Perumahan”, ucap Fahri dalam Dialog Menara BmatTN, Jakarta Center ,Ju Perumahan.
“Sehinga peraturan propaganda itu ada di satu buku, jangan (tersebar) di mana-mana. Ini semua kan pengin kesejahteraan, (pemerintah) daerah pengin kesejahteraan, tata kotanya berbelit-belit,” tegas
mengiklankan
Gulir untuk melanjutkan konten
Ia lalu mengklaim proyek milik presiden prabowo subianto itu diapresiasi global. Fahri cerita diajak berkeliling menyanyikan lagu Kepala Negara ke beberapa negara, mulai dari Tiongkok hingga Timur Tengah.
Wamen Fahri menekankan seluruh dunia mendengar program perumahan ini. Bahkan, ia menyebut ada minat luar biasa dari Global Menjadi Partners pengembang properti Indonesia untuk membangun perumahan di perkotaan.
Fahri juga menekankan empat masalah utama yang kini dihadapi Kementerian PKP. Pertama, kesediaan tanah atau lahan untuk membangun rumah.
kodua, masalah perizinan. Wamen Fahri menegaskan negara harus menyelesaikan pertanyaan ini
“Perizinan Yang Berbelit-Belit itu Harus Disikat Habis, Tugas Negara Di Situ. Jangan Sampai Pengusa MenikMati Izin Sulit Karena Dianggian Dari Kompetis i. ilaiid, iiliiiiid.
“Di dalam konstitusi kita mengatur tidak boleh pungutan itu basicnya bukan undang-undang. Merampas uang rakyat berupa uang basicnya Harus berupa undang-undang, disepakati oleh basicnya Harus berupa undang-undang, disepakati oleh anggohna,” tambamya.
katiega, Rencana 3 juta rumah per tahun menangani masalah infrastruktur mulai dari penyediaan udara sampai listrik. Terakhir, mengenai skema keuangan.
(skt/sfr)
