“Jika permohonan Prabowo disetujui, kami yakin pemilu yang akan dimulai tidak akan dibatasi dan kami akan berupaya membangun sistem presidensial,” kata anggota DPRD DKI Jakarta, Selasa (9 Juli 2024).
Pada hari ini kita akan mengkaji sistem nasional Indonesia melalui UU Wantimpres.
“Sekarang dengan reformasi besar-besaran di parlemen yang sudah menghadapi tantangan, sistem kita adalah sistem presidensial. Presiden telah mengambil tindakan yang lebih tegas agar pemerintah dapat melaksanakan rencana pembangunan dengan lebih efektif,” ujarnya.
Sejak saat itu, perhatian tertuju pada kelompok-kelompok terabaikan ini dan Mahkamah Agung mulai memberikan sanksi keras terhadap mereka.
“Iya, kementerian,” Katanya.
“Tapi aku tidak akan lupa,” katanya.
Terlebih lagi, di bawah pengawasan presiden, penasihat keamanan nasional mengatakan dia akan menolak menjalankan tugasnya jika presiden gagal melakukannya.
“Kita tidak bisa melakukan itu. Jika saya mengangkat masalah ini kepada presiden, saya akan menetapkan peraturan dan standar kita sendiri dan kita tidak akan mengubahnya kecuali kita mengatakan tidak.”
